Kritisi Kebijakan Pj Gubernur, MPW PP Babel akan Gruduk Kantor Ridwan Djamaluddin

Haluanusantara.com

PANGKALPINANG – Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (MPW PP Babel) berencana akan melakukan aksi unjuk rasa.

Mimbar bebas ini digagas MPW PP Babel sebagai bentuk kritik atas kebijakan Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, yang dinilai tidak jelas dan terkesan merugikan masyarakat Bumi Serumpun Sebalai.

Hal demikian disampaikan oleh Sekretaris MPW PP Babel Fahrizan (Buntuk) seizin Ketua MPW PP Babel Yamoa Harefa, di Markas MPW PP Babel, pada Selasa (21/02/23).

“Kami dari MPW PP Babel, akan melakukan aksi di halaman Kantor Gubernur Babel dalam waktu dekat ini. Ini adalah fungsi kami sebagai organisasi masyarakat terbesar nomor tiga di Indonesia. Selain itu, ini juga sebagai kontrol sosial atas kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan PJ Gubernur untuk kemajuan Babel ini,” terang Fahrizan.

“Kami akan menyurati seluruh majelis pimpinan cabang se Babel, seluruh sayap-sayap seperti KOTI PP, SRIKANDI PP, SATMA PP, BPH PP, BKB PP, BP3 PP, Badan Buruh Tani dan Nelayan PP, BPKP PP dan BPKTA PP baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan se-Babel, untuk menyiapkan pasukannya,” imbuhnya

Pria yang kerap disapa Buntuk itu menyebut, bahwa aksi yang akan digelar MPW PP Babel itu bertujuan untuk mempertanyakan kejelasan kebijakan yang nantinya akan diterapkan pemerintah, terkait pertambangan. Karena menurut Buntuk, kebijakan yang penerapannya tidak jelas, bisa berdampak pada perekonomian masyarakat Babel.

“Sebentar lagi kita akan memasuki Bulan Ramadhan. Tentunya masyarakat Babel ini butuh kejelasan tentang kebijakan seperti apa yang akan di terapkan pemimpin negeri ini. Yang pasti, kita ingin pemimpin kita ini menerapkan kebijakan yang pro rakyat bukan titipan cukong dan taipan yang mau menguasai sumber daya alam yang ada di Babel ini,”tegasnya.

Buntuk menyebut, pihaknya akan melakukan aksi secara bertahap hingga H-3 bulan Ramadhan. Buntuk menegaskan, pada aksi pertama, pihaknya akan menurunkan separuh kekuatan Pemuda Pancasila Babel.

Buntuk menyebut, jika tidak ada perubahan dan Pj Gubernur masih tetap memperlakukan masyarakat Babel seperti boneka percobaan, atas kebijakan nasional yang dibawanya ke Babel ini, maka pihaknya akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.

“Aksi pertama kita akan turunkan 500 anggota Pemuda Pancasila dan selanjutnya kita akan aksi kembali dengan pasukan yang lebih banyak lagi sekitar 1000 anggota. Selanjutnya jika tidak dipenuhi, maka 5000 anggota Pemuda Pancasila akan diturunkan dalam aksi tersebut, sampai tuntutan masyarakat Babel dipenuhi,” pungkasnya. (***)