HaluaNusantara – Keterbukaan pelaporan kerja (LKPJ) LPM Kelurahan Gajah Mada dipertanyakan sejumlah anggota.
Pertanyaan mengenai transparasi LKPJ tersebut kian mencuat menjelang pemilihan Ketua LPM yang akan dilaksanakan bulan ini.
Dikatakan Berry, Sekretaris LPM Kelurahan Gajah Mada, mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban dinilai belum memenuhi standar keterbukaan yang semestinya berlaku dalam sebuah organisasi.
”Proses pelaporan tidak memberikan ruang yang cukup bagi anggota maupun pihak terkait untuk mengakses informasi secara menyeluruh, mengajukan pertanyaan, maupun menyampaikan tanggapan secara terbuka,” kata Berry, saat ditemui dikediamannya, Selasa (12/05) malam.
”Kami sudah melayangkan surat untuk dilaksanakan rapat penyampaian LKPJ tertanggal 16 April lalu. Mulai dari Ketua LPM, Lurah, Camat hingga Walikota,” tambah Berry.
Namun, lanjutnya, hingga hampir 1 bulan dan menjelang pemilihan ketua yang akan datang, surat yang dilayangkan belum ada tanggapan.
”Hampir 1 bulan surat yang kami layangkan belum juga ada tanggapan soal LKPJ tersebut,” jelasnya.
Senada dengan Berry, Marsah anggota LPM Kelurahan Gajah Mada juga mempertanyakan kinerja Ketua LPM yang dinilai tak melibatkan anggota LPM.
”1 periode tak ada kejelasan, tak ada rapat anggota, tak ada penyampaian LkPJ bahkan SK anggota sama sekali belum diterima hingga masa jabatannya berakhir,” ujar Marsah.
”Ini ada apa ? bukan rahasia umum bahwa LPM Gajah Mada itu mengelola berbagai sektor di pasar irian. Jadi, apa yang ditutupi ? Bagaimana nasib LPJ 1 periode kemarin ?,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi terus mengupayakan konfirmasi ke Ketua LPM Gajah Mada, Lurah Gajah Mada hingga Camat Rangkui. (JP)
1 Periode Tanpa LKPJ, LPM Kelurahan Gajah Mada Menuai Sorotan
