Di KTP, pekerjaanku adalah seorang Wartawan.
Di kartu nama, jabatanku sebagai Direktur HaluaNusantara.
Di rumah, panggilanku adalah Abang.
Tiga identitas itu, dulu kubanggakan. Sekarang, ketiganya seperti menarikku ke tiga arah yang berbeda sampai punggungku terasa mulai retak.
Aku seorang wartawan junior, sekaligus pemilik media online lokal yang baru seumur jagung, tulang punggung keluarga dan laki-laki yang sedang menabung untuk menikah.
Gajiku tak banyak, bahkan tak ada gaji tetap. Yang ada hanya sisa dari kerja sama publikasi Pemda. Di tahun 2026 ini, ada 2 kerja sama yang menjadi harapan. Dari situ, aku sudah punya pos-pos yang tidak boleh telat.
Pertama, Rp 800 ribu untuk Ibu memenuhi kebutuhan belanja dapur, Pos kedua Rp 500 ribu untuk oprasional media, kuota internet dan bensin liputan. Ketiga Rp 1,4 juta untuk cicilan perumahan subsidi yang baru berjalan hampir 3 tahun dari 15 tahun.
Dan pos terakhir Rp 300 ribu — Rp 500 ribu untuk tabungan menikah yang baru terkumpul Rp 3,3 juta dari target Rp 45 juta, yang rencananya akan dilangsungkan sederhana tahun depan.
Itu rumus bertahan hidupku selama dua tahun belakangan. Rumus yang rapi, meski pas-pasan. Sampai satu aturan baru tentang laporan RUPS datang dan merusak semua rumus itu.
Selasa, 27 Oktober 2026 sore, HP-ku bergetar dengan notifikasi pesan WhatsApp bertuliskan, “Om, gimana RUPS sudah selesai laporan belum?,”
Pesan itu hanya ku baca. Tanpa ada jawaban, tapi isi kepala berasa bergemuruh.
Malamnya, Ibu sudah menunggu di meja makan dan berkata, “Bang, beras kita hampir habis. Besok kalo ada rezeki tolong belikan beras ya,” ucap Ibu sembari menyiapkan makan untuk ku.
Aku mengangguk. “Iya Bu, insha Allah besok abang usahakan,”
Lalu HP-ku bergetar lagi. Muncul notifikasi dengan kalimat “Sayang, gimana kerjaan hari ini, lancar?. Gimana tabungan kita? Semangat ya,”
Aku masuk ke kamar dengan pemandangan kasur yang covernya berantakan dan meja kerja dengan tumpukan kertas. Membuka laptop pura-pura bekerja sambil mendengarkan musik, padahal menahan tangis agar tidak terdengar ibu.
Aku malu pada calon mertua. Setiap ditanya kapan lamaran resmi, aku hanya bisa jawab “sedang proses, Pak.”
Padahal proses yang kumaksud adalah proses menahan agar tabungan nikah Rp 3,3 juta itu tidak kupakai lagi untuk menutup kebutuhan dapur bulan ini. Dan tagihan jasa notaris untuk laporan RUPS.
Pagi ini jam 01:14. Ibu, ayah dan adik sudah tidur. Calon istriku mungkin juga sudah tidur setelah mendoakanku.
Aku membuka dua jendela di layar HP.
Jendela atas, agenda liputan harian pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Tugas wartawan yang tetap harus jalan.
Jendela bawah, catatan keuangan. Pemasukan bulan ini Rp 1,5 juta dari kerja sama Pemprov. Pengeluaran, Rp 2,3 juta untuk cicilan rumah dan kebutuhan dapur.
Minus Rp 800 ribu. Tabungan nikah tidak terisi bulan ini. Bahkan terancam terpakai lagi dan lagi.
Aku tidak akan mematikan HP ini. Aku akan tetap terus menulis naskah berita. Karena aku masih percaya, jadi wartawan adalah jalan ibadahku.
Aku akan tetap mencari celah, ikut bimbingan dari guru yang hingga kini membimbingku menjadi seorang wartawan, urus perusahaan pelan-pelan, meski sempat harus jual motor.
Dan aku akan tetap menabung, meski cuma Rp 10 ribu sehari dari hasil antar makanan ofline setelah liputan. Karena perempuan yang mau menungguku dan keluarga yang mendoakanku setiap subuh, tidak pantas mendapatkan laki-laki yang menyerah hanya karena aturan baru.
Untuk Forkopimda di Bangka Belitung. Mulai dari legislatif, eksekutif hingga lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta lainnya, jika membaca tulisan ini.
Kami tidak minta dikasihani. Kami hanya minta diberi kejelasan dengan kebijakan. Buatkan satu aturan yang jelas untuk kerja sama media publikasi. Tolong sesuaikan anggaran kerja sama publikasi dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik.
Saat ini, kami dihadapkan dengan bertambahnya beban oprasional sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 3,5 juta setiap tahunnya, hanya untuk satu laporan RUPS melalui notaris. Untuk apa kami mengeluarkan biaya yang cukup besar itu bagi kami, tapi nantinya kebijakan kerja sama malah membuat kami buntung setiap tahunnya.
Di satu sisi kami ingin menjadi perusahaan media yang taat aturan. Di sisi lain, ada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tulang punggung keluarga dan ada mahar pernikahan sederhana yang sedang dicicil dengan air mata dan idealisme. (JP)
