HaluaNusantara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) semakin gencar mendesak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Babel untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik data keuangan daerah yang tengah menjadi sorotan, Selasa (28/10).
Desakan ini mencuat dalam rapat antara DPRD Babel dan BI Perwakilan Babel sebagai bentuk keprihatinan terhadap potensi dampak serius pada citra keuangan daerah. Para legislator menilai, keterbukaan dan kejelasan data menjadi hal penting demi menjaga kepercayaan publik serta stabilitas ekonomi di wilayah Babel.
Anggota DPRD Babel, Pahlevi, menegaskan bahwa BI memiliki tanggung jawab penuh atas keakuratan data yang beredar di masyarakat. Ia menilai, pernyataan Menteri Keuangan yang menyoroti pentingnya pemanfaatan dana daerah untuk kepentingan ekonomi lokal bersumber dari data yang disajikan oleh BI.
“Kita harus memahami bahwa pernyataan Menteri Keuangan itu didasarkan pada data dari BI. Beliau hanya mengingatkan agar dana daerah dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi lokal. Oleh karena itu, BI seharusnya memberikan penjelasan di mana letak permasalahannya,” ujar Pahlevi.
Pahlevi menambahkan, di tengah kondisi ekonomi Babel yang belum stabil, kehati-hatian dalam penyampaian informasi publik sangat krusial.
“Saya berharap kita tidak saling menyalahkan. Namun, BI harus memberikan klarifikasi yang jelas karena data yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan investor dan memperburuk citra daerah,” tegasnya.
DPRD Babel juga mendorong BI untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait guna mencegah kesalahpahaman dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah.
Polemik mengenai data keuangan daerah ini menjadi perhatian utama para wakil rakyat. DPRD Babel menilai klarifikasi terbuka dari BI sangat penting untuk memberikan kepastian dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Senada diuatarakan Rina Tarol, yang menyoroti potensi kelemahan dalam sistem pelaporan BI yang dianggap belum sepenuhnya akurat. Menurutnya, BI semestinya melakukan verifikasi lebih ketat sebelum data disebarluaskan ke publik.
“Jika sudah berbulan-bulan tetapi kebenarannya belum dapat dipastikan, ini menunjukkan bahwa sistem BI sangat lemah. BI tidak dapat memastikan keberadaan uang tersebut, namun sudah dipublikasikan secara nasional. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut uang rakyat,” ujar Rina.
Rina menilai, ketidaktepatan informasi dapat menimbulkan persepsi negatif dan berisiko terhadap kepercayaan publik pada institusi keuangan negara.
Desakan DPRD Babel kepada BI Perwakilan Babel mencerminkan keinginan kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dalam situasi ekonomi yang dinamis, kejelasan data menjadi fondasi utama kepercayaan publik. Klarifikasi terbuka dari BI bukan hanya soal angka, tetapi juga soal menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola ekonomi di Bumi Serumpun Sebalai.
