HaluaNusantara – Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani dengan tegas menyatakan jika angka penyelundupan timah setiap tahunnya kosong atau tidak ada.
Ia menjelaskan, jika Aparat Penegak Hukum (APH) di Babel sudah bekerja semaksimal mungkin, dalam menghentikan upaya penyelundupan timah di “Bumi Serumpun Sebalai.”
Hal itu disampaikan Gubernur Hidayat saat meninjau smelter PT Tinindo Internusa bersama Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah dan Kasum TNI Letjen Richard Taruli H. Tampubolon, pada Selasa (30/9/25) pagi.
”Perintah bapak Presiden adalah menghapus penyelundupan timah dan timah harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat. Hanya saja, sudah kita sampaikan kepada pak Jampidsus jika kedalanya adalah perizinan yang tersendat di Kementerian ESDM,” ujar Panglima.
”Dan hari ini kami sampaikan sebetulnya penyelundupan itu sudah zero-zero, jadi itu hanya indikasi. Jadi jangan sampai saya bersama pak Kapolda, pak Danrem dan pak Kajati dituduh yang tidak-tidak. Saya sebagai gubernur bertanggungjawab kalau penyelundupan sudah zero-zero,” tegasnya.
Panglima juga mengapresiasi langkah pejabat teras yang sudah membawa angin teduh kepada masyarakat Babel, khususnya kepada masyarakat yang akan menggelar aksi demo tanggal 6 Oktober 2025 nanti.
”Untuk masyarakat sementara ini tidak usah demo, biarkan saya sebagai Gubernur yang menyelesaikan masalah ini,” lanjut Panglima.
”Smelter kita ini ada dua. Pertama PT Timah, kedua MSP. Kita punya WPR delapan ribu sampai enam belas ribu hektar, nah kita akan mengajukan IPR supaya masyarakat bisa menambang timah sendiri,” harap dia.
Tak hanya itu, Gubernur Hidayat juga meminta kepada PT Timah Tbk untuk menaikkan harga timah. Sekaligus menjelaskan program koperasi merah putih yang sudah dibangun di 360 desa.
”Kami akan menerapkan program kami, dan untuk PT Timah, minta tolong harga timahnya dinaikin. Beli pagi, dibayar sore, simpel aja maunya rakyat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo sempat ber statemen jika angka penyelundupan sisa hasil produksi (SHP) timah di Provinsi Bangka Belitung mencapai angka 80% setiap tahunnya.
Sehingga TNI, Polri dan Bea Cukai diperintah melakukan pengawasan secara ketat. Ia menegaskan, pengawasan secara ketat dilakukan bukan hanya menekan kerugian negara, tetapi juga mengamankan sumber daya strategis yang penting bagi masa depan Indonesia. (RNC)
