HaluaNusantara – Audiensi antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Babel, Selasa (28/10), berubah panas.
Forum yang sedianya membahas klarifikasi dana mengendap Rp2,1 triliun milik Pemprov Babel itu justru dipenuhi interupsi dan kritik tajam terhadap sikap BI yang dianggap pasif dan “cuci tangan.”
Anggota DPRD Babel, Rina Tarol, menuding BI tidak transparan dan terkesan melempar tanggung jawab ke pusat.
“Siapa yang salah dalam hal ini? BI atau Bank Sumsel Babel? Jangan main aman, masyarakat menunggu kejelasan!” ujarnya dengan nada tinggi.
Nada serupa disampaikan Imelda, yang menilai BI Babel tak menunjukkan empati atas kegelisahan publik.
“Jangan saling lempar tanggung jawab. Kalau memang berwenang, buka datanya secara terang,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Babel, Dodi Kusdian, mengingatkan bahwa masalah ini menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah.
“Kalau kepercayaan masyarakat hilang, selesai sudah. Sistem perbankan bisa runtuh,” katanya.
Anggota lain, Agam, menyoroti banyaknya klarifikasi di berbagai daerah dan menuntut data faktual, bukan opini.
“Kami butuh bukti, bukan pernyataan muter-muter,” ucapnya.
Menanggapi derasnya kritik, Kepala BI Babel, Rommy S. Tamawiwy, mengaku pihaknya **belum memiliki akses penuh terhadap data dana mengendap tersebut.
“Kami belum dibuka aksesnya. Data detail ada di Kementerian Keuangan dan Kemendagri,” katanya.
Pernyataan itu justru makin memantik kekecewaan dewan yang menilai BI berlindung di balik kementerian pusat.
Rapat akhirnya ditutup tanpa kesimpulan, namun DPRD menegaskan satu hal: mereka menuntut transparansi penuh dan kejelasan data agar publik tidak terus disesatkan oleh informasi simpang siur.
